Frame Daily, Pulau Pisau — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Tandyo Budi Revita meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Senin (19/10/2026).
Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan rapat koordinasi penanganan karhutla di Kantor Bupati Pulang Pisau. Agenda ini ditujukan untuk mengevaluasi kondisi terkini, memperkuat koordinasi antarlembaga, dan menyelaraskan langkah penanganan dengan kebutuhan daerah.
Menurut siaran pers BNPB, rombongan meninjau lokasi karhutla pada pukul 12.45 WIB. Rapat koordinasi kemudian berlangsung pada pukul 14.30–16.00 WIB.
Kepala BNPB menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya.
“Penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan koordinasi yang kuat dari seluruh unsur, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, maupun instansi terkait lainnya,” ujar Kristomei dalam siaran pers BNPB.
Ia mengatakan, langkah penanganan perlu didasarkan pada kondisi aktual di lapangan serta didukung data dan informasi yang akurat.
BNPB Tekankan Dukungan Sesuai Kebutuhan Daerah
Kristomei juga menekankan pentingnya pengendalian kebakaran secara cepat dan terukur dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Menurut dia, dukungan pemerintah pusat perlu diselaraskan dengan kebutuhan daerah agar dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan kebakaran secepat mungkin, mencegah perluasan area terdampak, dan melindungi masyarakat dari ancaman asap maupun dampak lain yang ditimbulkan,” katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan yang belum dapat dipenuhi pemerintah daerah akan dikoordinasikan agar mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Dalam penanganan karhutla, BNPB menyebut koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi bagian penting untuk mendukung operasi.
Kesamaan data, kejelasan komando, dan kesesuaian dukungan operasional diperlukan agar penanganan berjalan terpadu.
Dalam kunjungan tersebut, Kristomei didampingi Direktur Komando Pengendalian Operasi BNPB Brigjen Djohan Darmawan dan Direktur Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan BNPB Brigjen Mochamad Arief Hidayat.
BNPB menyatakan koordinasi lintas sektor, pemantauan lapangan, dan langkah operasional akan terus disesuaikan dengan perkembangan situasi serta kebutuhan daerah.
Komentar