Hashim Sebut Indonesia Tak Perlu Lagi Buka Hutan untuk Kejar Swasembada Pangan

Hashim Djojohadikusumo, produksi beras Indonesia 2025, pembukaan hutan, food estate, luas panen padi

Hashim Sebut Indonesia Tak Perlu Lagi Buka Hutan untuk Kejar Swasembada Pangan
Kebijakan swasembada pangan dan perlindungan hutan perlu berjalan seiring dengan dukungan data produksi serta tata kelola lahan. Foto: Senida Aditya/ Framedaily.id

Frame Daily, jakarta - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan pembukaan hutan untuk memperluas lahan pertanian tidak lagi diperlukan untuk mengejar swasembada pangan. Menurut dia, lahan sawah yang tersedia dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, terutama beras.

Pernyataan tersebut disampaikan Hashim dalam Konferensi Pers Pertemuan Koordinasi Tingkat Menteri Jelang COP31 bersama Menteri Lingkungan Hidup. Hashim Djojohadikusumo mengatakan rencana pemerintah sebelumnya untuk membuka hutan hingga sekitar 2 juta hektare atau lebih tidak lagi diperlukan setelah capaian produksi beras dinilai melampaui target.

Hashim juga menyebut target swasembada beras yang semula ditetapkan pada 2029 telah tercapai lebih awal. Ia mengaitkan capaian tersebut dengan meningkatnya cadangan beras nasional.

Pembukaan hutan menjadi isu kebijakan pangan

Pembukaan hutan untuk perluasan lahan pertanian berkaitan dengan dua kepentingan yang harus diperhitungkan pemerintah, yakni peningkatan produksi pangan dan perlindungan ekosistem.

Apabila kebutuhan pangan dapat dipenuhi melalui peningkatan produktivitas lahan yang sudah tersedia, tekanan untuk membuka kawasan baru berpotensi berkurang. Namun, kesimpulan tersebut perlu didukung data mengenai produktivitas sawah, ketersediaan air, distribusi hasil panen, serta kebutuhan pangan antardaerah.

Pernyataan Hashim juga belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh rencana perluasan lahan sebelumnya telah dibatalkan.

Ujian berikutnya adalah pelaksanaan kebijakan

Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kecukupan produksi pangan akan dipertahankan tanpa menambah tekanan terhadap hutan primer. Indikatornya dapat mencakup produktivitas lahan yang sudah ada, perlindungan kawasan hutan, stabilitas pasokan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan saat produksi menghadapi gangguan.

Bagi agenda iklim, kepastian kebijakan menjadi penting karena pernyataan politik perlu diterjemahkan menjadi keputusan, anggaran, dan mekanisme pengawasan.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya apakah Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras, melainkan apakah keberhasilan tersebut dapat dipertahankan tanpa mengorbankan perlindungan hutan.

Ditulis oleh Senida Aditya

Komentar