Frame Daily, JAKARTA – Harta kekayaan empat pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (15/10/2026) tercatat berkisar Rp2,14 miliar hingga Rp7,17 miliar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Sriyanto menjadi pejabat dengan nilai kekayaan tertinggi, sedangkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi tercatat memiliki kekayaan paling rendah di antara keempatnya.
Data tersebut merujuk pada laporan terakhir yang tercantum dalam sistem LHKPN KPK sebelum para pejabat menduduki jabatan baru. Angka-angka itu menggambarkan harta yang dilaporkan masing-masing pejabat pada saat pelaporan, bukan hasil penilaian kekayaan tepat pada hari pelantikan.
Keempat pejabat tersebut adalah Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta Wakil Menteri Pertanian Alim Setiawan Slamet. Presiden Prabowo melantik mereka di Istana Negara, Jakarta, bersama sejumlah pejabat lainnya pada Kamis.
Berdasarkan data yang diberitakan ANTARA pada 16 Oktober 2026, nilai kekayaan keempat pejabat itu berbeda sesuai aset yang dilaporkan, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, harta bergerak lainnya, hingga kas dan setara kas.
Sriyanto Catat Kekayaan Rp7,17 Miliar
Sriyanto menempati posisi pertama dengan total harta kekayaan Rp7.171.029.568 atau sekitar Rp7,17 miliar. Ia menyampaikan laporan terakhir pada 27 Januari 2026 ketika menjabat Kepala Kelompok Staf Ahli Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten.
Dalam LHKPN tersebut, Sriyanto melaporkan satu bidang tanah dan bangunan serta empat bidang tanah yang tersebar di Karanganyar, Karawang, dan Bogor. Ia juga mencantumkan kendaraan berupa Hyundai Creta tahun 2023, Nissan Terra tahun 2018, serta sepeda motor Honda BeAT tahun 2023.
Komponen lainnya berupa kas dan setara kas. Rincian tersebut menjadi bagian dari total kekayaan yang dilaporkan kepada KPK sebelum Sriyanto dilantik sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Posisi kedua ditempati Alim Setiawan Slamet dengan kekayaan Rp4.429.124.762 atau sekitar Rp4,43 miliar. Laporan terakhir Alim disampaikan pada 3 Maret 2026, saat ia masih menjabat Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB).
Aset Satyawan dan Alim Terperinci
Alim melaporkan empat bidang tanah dan bangunan di Bogor. Ia juga mencantumkan mobil Geely SUV tahun 2025, Toyota Fortuner SUV tahun 2022, sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2022, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.
Adapun Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko tercatat memiliki kekayaan Rp3.755.000.000 atau sekitar Rp3,75 miliar. Laporan itu disampaikan pada 5 Februari 2026 ketika ia menjabat Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kementerian Kehutanan.
Aset Satyawan mencakup satu bidang tanah dan bangunan serta tujuh bidang tanah di Sleman dan Boyolali. Ia juga melaporkan satu mobil Toyota Yaris tahun 2018, sepeda motor Honda CBR tahun 2021, Honda Supra X tahun 2010, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.
Rincian tersebut menunjukkan bahwa aset properti dan kendaraan menjadi bagian dari kekayaan yang dilaporkan kedua pejabat. Nilai total dalam LHKPN tetap perlu dibaca sebagai laporan resmi berdasarkan data yang disampaikan masing-masing penyelenggara negara, bukan sebagai penilaian independen terhadap harga pasar seluruh aset.
Kristomei Miliki Kekayaan Rp2,14 Miliar
Kepala BNPB Kristomei Sianturi tercatat memiliki kekayaan Rp2.139.412.136 atau sekitar Rp2,14 miliar. Nilai tersebut merupakan yang terendah di antara empat pejabat yang baru dilantik Presiden Prabowo.
Kristomei menyampaikan LHKPN pada 27 Februari 2026 ketika menjabat Panglima Komando Daerah Militer XXI/Radin Inten. Dalam laporan itu, ia mencantumkan sebidang tanah di Magelang serta kas dan setara kas.
Perbedaan nilai kekayaan keempat pejabat tersebut terlihat dari jenis dan jumlah aset yang tercantum dalam laporan masing-masing. Untuk memahami komposisi kekayaan secara menyeluruh, masyarakat dapat memeriksa rincian laporan, termasuk kategori aset dan kewajiban yang dicatat dalam sistem resmi KPK.
Publik Bisa Periksa LHKPN di Situs KPK
LHKPN merupakan instrumen transparansi untuk mencatat harta kekayaan penyelenggara negara. Pelaporan ini menjadi salah satu sarana bagi publik untuk memperoleh informasi mengenai aset pejabat, sekaligus mendukung pengawasan terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Masyarakat dapat mengakses data laporan harta kekayaan melalui situs resmi KPK di https://elhkpn.kpk.go.id/. Melalui laman tersebut, publik dapat mencari laporan pejabat yang telah tersedia dan menelaah informasi sesuai data yang dipublikasikan.
Perlu dicatat, nilai kekayaan yang tercantum dalam laporan bukan dengan sendirinya menjadi indikator adanya pelanggaran hukum. Penilaian terhadap kepatuhan dan integritas seorang pejabat memerlukan pemeriksaan berdasarkan bukti serta ketentuan yang berlaku.
Publikasi LHKPN memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pejabat negara secara objektif. Transparansi data perlu disertai ketelitian dalam membaca periode pelaporan, jabatan saat laporan disampaikan, serta rincian aset yang tercatat.
Komentar